JAKARTA - Harapan Pemerintah agar Bank Indonesia (BI) ikut memperhatikan indikator-indikator bidang fiskal lainnya selain inflasi disambut baik. Pasalnya, selama ini indikator fiskal yang menjadi konsentrasi BI hanya terkait pengendalian tingkat inflasi.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Johansyah mengatakan, selama ini BI berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Menurut dia, UU yang mengatur mekanisme kerja BI sejauh ini tidak mengamanatkan BI untuk mengatur indikator fiskal lain selain kebijakan untuk mengendalikan tingkat inflasi.
"Selama ini kami berjalan sesuai apa kata Undang-undang. Kalau memang ada harapan begitu, ayo! Undang-undangnya perlu diatur kembali, karena kita akan bergerak sesuai amanah undang-undang," tuturnya ketika ditemui di Kantor BI, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Difi menyatakan, BI siap berkomunikasi dengan semua pihak terkait mengenai gagasan tersebut. "Kami terbuka untuk berkomunikasi tentang pemikiran itu," ujarnya.
Menurutnya, bank sentral harus memiliki lembaga yang khusus mengendalikan angka pengangguran. "Mereka memang berkonsentrasi juga pada pengangguran. Berbeda dengan kita yang UU-nya mengamanatkan lain. Itu tergantung UU-nya saja," pungkasnya.
Tuesday, December 3, 2013
Penambahan Tugas BI Tergantung UU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment